Rujukan peraturan yang paling sering dipakai klien kami

Daftar ini kami perbarui mengikuti peraturan yang berlaku. Terakhir diperiksa 2 September 2026.

Badan usaha

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (kini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Perizinan berusaha

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025, menggantikan KBLI 2020
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kekayaan intelektual

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Hukum, berlaku 1 Agustus 2026 dan mencabut PP Nomor 45 Tahun 2024

Jaminan produk halal

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Alat dan perangkat telekomunikasi

• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sistem elektronik

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Obat, makanan, dan standar produk

• Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Catatan: nomenklatur kementerian berubah sejak Oktober 2024. Kementerian Hukum dan HAM kini menjadi Kementerian Hukum, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Judul peraturan lama tetap ditulis sesuai naskah aslinya.