Postel adalah izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, dahulu Kominfo) yang wajib dimiliki oleh produsen, importir atau distributor yang memproduksi, mengimpor atau mendistribusi perangkat elektronik yang menggunakan spektrum frekuensi radio/nirkabel sebelum barang mereka dapat diedarkan dan sampai ditangan konsumen.
Izin Postel diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, yang menggantikan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018. Sejak aturan ini berlaku, daftar persyaratan menjadi lebih ringkas dan seluruh permohonan diajukan secara daring melalui OSS dan sistem e-Sertifikasi SDPPI.
Perangkat apa saja yang wajib memiliki izin Postel?
Kewajiban ini berlaku untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang memiliki fungsi memancarkan atau menerima sinyal radio, antara lain:
- Perangkat WiFi dan Bluetooth
- Perangkat seluler GSM, LTE, dan 5G
- Perangkat IoT dan smart device
- RFID, NFC, dan LoRa
- Router, modem, access point, ONT, dan repeater
- Walkie talkie dan perangkat radio komunikasi lainnya
Selama modul wireless pada perangkat aktif, sertifikasi wajib dipenuhi sebelum produk dapat diedarkan di Indonesia.
Persyaratan izin Postel yang berlaku sekarang
- NIB dan hak akses layanan OSS
- Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report dari balai uji yang terakreditasi atau diakui
- Dokumen spesifikasi teknis alat dan perangkat
- Deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap standar teknis, ditandatangani oleh pemohon
- Foto berwarna yang menampilkan merek dan tipe perangkat
- Pernyataan kebenaran dan kelengkapan data
Sebagian kategori perangkat, misalnya repeater, perangkat satelit, dan telepon seluler, memiliki persyaratan khusus tambahan di luar daftar tersebut.
Alur singkat pengajuan
- Identifikasi teknis perangkat untuk menentukan skema pengujian yang sesuai.
- Pengujian di laboratorium yang terakreditasi atau diakui, hingga terbit Laporan Hasil Uji.
- Pengajuan permohonan secara daring melalui OSS dan sistem e-Sertifikasi SDPPI, dengan melampirkan LHU dan dokumen pendukung.
- Penerbitan sertifikat setelah permohonan diperiksa dan dinyatakan lengkap.
Ketentuan lama yang sudah tidak berlaku
Aturan sebelumnya membedakan permohonan menjadi Sertifikat A untuk pabrikan dan distributor serta Sertifikat B untuk importir, dan mensyaratkan dokumen seperti formulir FR.PM.4 dan FR.PM.5, pakta integritas bermaterai, surat keterangan terdaftar dari kantor pelayanan pajak, serta beberapa surat pernyataan bermaterai. Pembagian dan dokumen tersebut sudah tidak digunakan lagi. Informasi semacam ini masih banyak beredar, sehingga pelaku usaha kerap menyiapkan berkas yang sebenarnya tidak lagi diminta.
Jika Anda ingin memiliki izin postel yang dilindungi negara, Anda bisa hubungi kami untuk perizinan yang lebih mudah dan singkat. Hubungi kami di sini.
Catatan untuk pemegang merek asing
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018, pemohon sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi harus berbadan hukum Indonesia. Prinsipal atau pemilik merek dari luar negeri tidak dapat mengajukan sertifikat atas namanya sendiri, melainkan wajib menunjuk badan hukum Indonesia sebagai pemegang sertifikat, dan akses ke sistem perizinan hanya dapat dilakukan menggunakan NIB milik badan hukum tersebut.
Jika persyaratan di atas terasa rumit untuk disiapkan sendiri, kami dapat menanganinya untuk Anda. Pelajari layanan jasa pengurusan sertifikasi Postel kami.
